Gerindra Akan Mendorong Kembali Prabowo Maju Jadi Capres, Untuk Cawapres Masih Dalam Kajian Oleh Gerindra

Jakarta - Partai Gerindra akan mendorong Prabowo Subianto kembali ikut Pilpres 2024. Urusan calon Wakil Presiden untuk Prabowo dan mitra koalisi masih menjadi kajian Gerindra.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya melirik partai-partai yang berpotensi mengusung jagoan di Pilpres 2024. Meskipun, menurut dia, pembahasan mengenai koalisi pilpres masih terlalu awal.

Sejauh ini, Golkar dan PDIP yang santer sudah menyiapkan calon. Golkar hampir pasti mengusung Airlangga Hartarto. Sementara di PDIP, ada Puan Maharani yang difavoritkan. "Nah nanti kalau sudah ada, kita pasti akan mengarah pada koalisi terhadap partai-partai yang bisa mengusung presiden,"kata Dasco kepada wartawan, Senin (11/10).

Di lain hal, kata Dasco, sampai hari ini Prabowo memang belum memberikan akan maju kembali di Pilpres 2024. Prabowo mengaku hanya ingin fokus menjadi menteri Presiden Joko Widodo. "Karena kita juga masih belum ada sikap resmi dari Partai Gerindra mengenai capres,"ujar dia.

Sinyal Gerindra mencalonkan kembali Prabowo di Pilpres mendapat respons dari bekas partner koalisinya, PKS. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Gerindra mendorong Prabowo karena percaya diri akan terwujudnya pasangan Prabowo-Puan di pilpres 2024.

PKS juga menganggap wajar jika Prabowo hingga hari ini masih menjadi figur terdepan yang potensial untuk pilpres 2024. Terutama jika dilihat rekam jejak panjang Prabowo di politik nasional dan keikutsertaannya sejak pilpres 2009.

"Saya melihat, keinginan Partai Gerindra untuk mencapreskan kembali Pak Prabowo, boleh jadi adalah ekspresi rasa percaya diri akan potensi terwujudnya duet antara Prabowo-Puan Maharani,"kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi

Nabil menilai, akan baik bagi masyarakat untuk sedini mungkin mendapatkan informasi dan pilihan-pilihan figur pemimpin nasional yang semakin beragam. PKS juga terus membangun komunikasi politik dengan parpol.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Menurunkan Baguna Untuk Membantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sejak Minggu 5 Desember 2021 pihaknya menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) partai untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Adapun yang dilakukan mulai dari membantu evakuasi pengungsi, pembuatan dapur umum, hingga bantuan selimut, masker dan obat-obatan. "Baguna PDIP Provinsi Jatim memimpin tanggap darurat dengan dibantu Baguna dari DPC Lumajang, Surabaya, dan hari ini diperkuat dengan DPC Malang, Jember, dan Banyuwangi,"kata Hasto, Selasa (7/12/2021). Dia pun menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menugaskan sejumlah kadernya segera turun membantu rakyat korban erupsi Semeru. "Bu Risma dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial langsung turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan BMKG, BNPB, BASARNAS dan dengan aparatur pemerintah daerah termasuk melakukan relokasi tempat pengungsian ke daerah aman setelah mendapatkan informasi dari Direktorat Je
Baca selengkapnya

Dampak Masih Terjadinya Korupsi Politik Membuat Biaya politik Yang Menjadi Mahal

Jakarta - Calon hakim agung Yohanes Priyana menyinggung masih terjadinya korupsi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia sehingga berdampak pada biaya politik yang mahal. "Biaya politik di Indonesia mahal karena seorang untuk mengumpulkan dan menghimpun massa membutuhkan biaya," kata Yohanes dalam UIji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9). Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan bagaimana mengatasi korupsi politik tersebut. Yohanes menilai karena biaya politik yang mahal tersebut menyebabkan seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif maupun eksekutif harus memiliki persiapan dan kekuatan ekstra. Hal itu, menurut dia, menyebabkan para calon menggunakan cara-cara yang bertentangan deng
Baca selengkapnya

Komisi III DPR Menanggapi Kasus Perempuan Yang Memaki Ibu Anggota DPR Arteria Dahlan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, sebagai keluarga anggota TNI, perbuatan perempuan yang memaki ibu anggota DPR Arteria Dahlan tidak dapat diterima. Sahroni mengatakan, sebagai keluarga TNI seharusnya menjaga nama baik institusi dan tidak bersikap arogan. "Bisa dilihat di video baik saudara saya Arteria maupun ibunya sama-sama berusaha menjaga kondusifitas suasana dengan tidak balik berteriak-teriak. Apalagi membawa-bawa nama institusi seperti yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Jadi ini sama sekali tidak bisa diterima, karena sangat arogan,"tegas Sahroni dalam keterangannya, Senin (22/11). "Kalau memang benar keluarga TNI, harusnya dia bisa menjaga nama baik institusi dan emosi, bukannya malah petantang-petenteng di balik itu,"ujarnya. Politikus NasDem ini juga bilang, Arteria yang juga rekan satu komisi merupakan sosok sederhana dan tidak suka pamer posisi sebagai anggota DPR. Sahroni mengingatkan, kasus ini ha
Baca selengkapnya