Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2021

DPR Belum Menerima Surat Dari Fraksi Golkar Terkait Pengganti Nama Azis Syamsuddin

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga saat ini pimpinan belum menerima surat dari fraksi Golkar terkait nama pengganti Azis Syamsuddin. "Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk dan biarkan itu berproses sesuai mekanisme yang ada di partai Golkar, kita yang di DPR nanti tinggal menunggu hasil dari mekanisme yang dilakukan oleh internal partai Golkar,"kata dia pada wartawan, Senin (27/9/2021). Dasco menyebut proses pergantian posisi kursi Wakil Ketua DPR yang ditinggalkan Azis bukanlah hal yang rumit. Pihaknya tinggal menunggu surat resmi dari Golkar. "Kalau suratnya masuk tinggal kita proses, gak susah kok,"ucap dia. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan selama kekosongan kursi Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Forum pimpinan DPR mendelegasikan pimpinan lain menjadi Plt ketika ada pimpinan lain yang berhalangan. "Itu bukan baru kali pertamanya penugasan itu, karena kadang ada pimpinan yang ke luar negeri

Dampak Masih Terjadinya Korupsi Politik Membuat Biaya politik Yang Menjadi Mahal

Jakarta - Calon hakim agung Yohanes Priyana menyinggung masih terjadinya korupsi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia sehingga berdampak pada biaya politik yang mahal. "Biaya politik di Indonesia mahal karena seorang untuk mengumpulkan dan menghimpun massa membutuhkan biaya," kata Yohanes dalam UIji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9). Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan bagaimana mengatasi korupsi politik tersebut. Yohanes menilai karena biaya politik yang mahal tersebut menyebabkan seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif maupun eksekutif harus memiliki persiapan dan kekuatan ekstra. Hal itu, menurut dia, menyebabkan para calon menggunakan cara-cara yang bertentangan deng

Ketum PAN Mengusulkan Soetrisno Bachir Yang Menjadi Menteri

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (FRYING PAN) Zulkifli Hasan mengakui mengusulkan nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir kepada Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Menurut Zulkifli, Soetrisno sosok yang tepat jika Jokowi meminta kader PAN sebagai menteri karena pernah menjadi tim sukses saat Pilpres. "Sekali lagi ini memang di luar kebiasaan, kita tidak menyodorkan. Memang pernah satu pertemuan saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya mas Tris (Soetrisno Bachir) itu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN,"ujar Zulkifli dikutip dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/8). Soetrisno dalam Pilpres 2014 dan 2019 mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Meski ketika itu berbeda sikap politik dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menaunginya. Ia juga menggerakkan relawan pemenangan Jokowi ketika itu. Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, bila memungkinkan ingin Jokowi menunjuk Soetrisno sebagai menteri. Atau peran apa

KPU Mengusulkan Pendaftaran Peserta Pemilu Akan di Mulai April 2022

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan tahapan untuk partai politik atau parpol yang berniat berlaga di Pemilu 2024 akan dimulai April 2022. Adapun ini merupakan rancangan atau usulan tahapan Pemilu 2024 di depan Komisi II DPR RI, Senin (6/9/2021). "Persiapan pendaftaran dan parpol, kalau di dalam program kita, tahapan rancangan kita, itu dilaksanakan pada bulan April, dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol,"kata Ketua KPU Ilham Saputra Kompleks Parlemen Senayan. Menurut dia, pendaftaran parpol dimulai Agustus 2022 yang kemudian terus diikuti tahapan pemilu lainnya di tahun yang sama. "Persiapannya bulan April, kemudian kira begin untuk bulan Agustus, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan paprol. Kemudian juga harus kita tetapkan pembentukan PPK, PPLN, dan PPS, kemudian juga penyusunan usulan dapil DPRD tingkat II,"jelas Ilham.   Tahapan Pilpres Dimulai 2023 Sementara di tahun 2023, Ilham menyebu