KPU Mengusulkan Pendaftaran Peserta Pemilu Akan di Mulai April 2022

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan tahapan untuk partai politik atau parpol yang berniat berlaga di Pemilu 2024 akan dimulai April 2022. Adapun ini merupakan rancangan atau usulan tahapan Pemilu 2024 di depan Komisi II DPR RI, Senin (6/9/2021).

"Persiapan pendaftaran dan parpol, kalau di dalam program kita, tahapan rancangan kita, itu dilaksanakan pada bulan April, dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol,"kata Ketua KPU Ilham Saputra Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut dia, pendaftaran parpol dimulai Agustus 2022 yang kemudian terus diikuti tahapan pemilu lainnya di tahun yang sama.

"Persiapannya bulan April, kemudian kira begin untuk bulan Agustus, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan paprol. Kemudian juga harus kita tetapkan pembentukan PPK, PPLN, dan PPS, kemudian juga penyusunan usulan dapil DPRD tingkat II,"jelas Ilham. 

Tahapan Pilpres Dimulai 2023

Sementara di tahun 2023, Ilham menyebut akan semakin pada tahapan Pemilu 2024 salah satunya pencalonan Pilpres 2024 diusulkan pada 2023.

"2023 jauh lebih banyak sekali tahapan yang harus kita lakukan, pemutakhiran information pemilih, kemudian juga pendaftaran calon, termasuk juga pencalonan untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, kemudian pencalonan pilpres, jadi 2023 akan sangat padat,"kata dia.

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 ini belum disepakati oleh pemerintah dan DPR. Komisi II menagendakan rapat pembahasan dan pengambilan kesepakatan padaI 16 September mendatang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Menurunkan Baguna Untuk Membantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sejak Minggu 5 Desember 2021 pihaknya menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) partai untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Adapun yang dilakukan mulai dari membantu evakuasi pengungsi, pembuatan dapur umum, hingga bantuan selimut, masker dan obat-obatan. "Baguna PDIP Provinsi Jatim memimpin tanggap darurat dengan dibantu Baguna dari DPC Lumajang, Surabaya, dan hari ini diperkuat dengan DPC Malang, Jember, dan Banyuwangi,"kata Hasto, Selasa (7/12/2021). Dia pun menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menugaskan sejumlah kadernya segera turun membantu rakyat korban erupsi Semeru. "Bu Risma dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial langsung turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan BMKG, BNPB, BASARNAS dan dengan aparatur pemerintah daerah termasuk melakukan relokasi tempat pengungsian ke daerah aman setelah mendapatkan informasi dari Direktorat Je
Baca selengkapnya

Dampak Masih Terjadinya Korupsi Politik Membuat Biaya politik Yang Menjadi Mahal

Jakarta - Calon hakim agung Yohanes Priyana menyinggung masih terjadinya korupsi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia sehingga berdampak pada biaya politik yang mahal. "Biaya politik di Indonesia mahal karena seorang untuk mengumpulkan dan menghimpun massa membutuhkan biaya," kata Yohanes dalam UIji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9). Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan bagaimana mengatasi korupsi politik tersebut. Yohanes menilai karena biaya politik yang mahal tersebut menyebabkan seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif maupun eksekutif harus memiliki persiapan dan kekuatan ekstra. Hal itu, menurut dia, menyebabkan para calon menggunakan cara-cara yang bertentangan deng
Baca selengkapnya

Komisi III DPR Menanggapi Kasus Perempuan Yang Memaki Ibu Anggota DPR Arteria Dahlan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, sebagai keluarga anggota TNI, perbuatan perempuan yang memaki ibu anggota DPR Arteria Dahlan tidak dapat diterima. Sahroni mengatakan, sebagai keluarga TNI seharusnya menjaga nama baik institusi dan tidak bersikap arogan. "Bisa dilihat di video baik saudara saya Arteria maupun ibunya sama-sama berusaha menjaga kondusifitas suasana dengan tidak balik berteriak-teriak. Apalagi membawa-bawa nama institusi seperti yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Jadi ini sama sekali tidak bisa diterima, karena sangat arogan,"tegas Sahroni dalam keterangannya, Senin (22/11). "Kalau memang benar keluarga TNI, harusnya dia bisa menjaga nama baik institusi dan emosi, bukannya malah petantang-petenteng di balik itu,"ujarnya. Politikus NasDem ini juga bilang, Arteria yang juga rekan satu komisi merupakan sosok sederhana dan tidak suka pamer posisi sebagai anggota DPR. Sahroni mengingatkan, kasus ini ha
Baca selengkapnya