Seorang Aktivis Terancam Vonis 36 Bulan Penjara Karena Kasus politik Uang Pilkada Tangsel

Jakarta - Pengadilan Negeri Kota Tangerang menjatuhkan hukuman penjara kepada Willy Prakasa (52 ), terpidana kasus politik uang, yang mengaklaim sebagai pendukung pasangan calon wali kota-wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 3 Banyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Aktivis Jaringan Reformasi Indonesia (Jari 98) itu sebelumnya terekam video clip saat membagi-bagikan uang kepada warga kampung Rawa Macek, Kecamatan Serpong, Tangsel. Dalam pemberian uang tersebut, dia menyatakan dukungan kepada paslon nomor 3.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Willy dengan sanksi pidana penjara 36 bulan dan denda Rp200 juta.

Dalam dakwaannya, Hakim menyatakan terdakwa Willy Prakasa terbukti bersalah dengan membagi-bagikan uang supaya mengikuti kemauannya memilih paslon di Pilkada.

"36 bulan penjara dan denda Rp200 juta. Bila tidak mampu mengganti denda, kurungan 1 bulan penjara," ungkap Majelis Hakim Wendra Rais, Selasa (1/12).

Vonis tersebut lebih ringan tiga bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang mendakwa Willy Prakasa dengan tuntutan 39 bulan subsider 200 juta, bila tidak mampu mengganti kurungan 3 bulan penjara.

"Terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam kampanye Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) pada 26 September 2020 di Lapangan Macek, Serpong," jelasnya.

Dalam vonis tersebut, Willy mengaku menerima vonis hakim yang dijatuhkan padanya. Dia yang mengenakan baju tahanan hanya terdiam mendengar putusan.

"Terima Pak Hakim," ucap Willy.

Terdakwa dijerat JPU Primayuda Yutama dengan Pasal 187 Undang-Undang No 10 Tahun 2014. Selain itu, terdakwa telah melawan hukum menjanjikan memberikan uang untuk mempengaruhi pemilihan calon tertentu.

"Saksi fakta yang melihat langsung terdakwa membagi-bagi uang di lokasi Lapangan Macek, Serpong, Tangsel sudah terbukti dan terpenuhi. Pemberian itu supaya mengikuti kemauannya memilih calon Wali Kota Tangsel dengan nomor urut 3, yakni Benyamin Davnie dengan calon wakilnya," jelas JPU Primayuda.

Dalam sidang pidana tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah barang bukti berupa flashdisk berisi tiga video clip kegiatan rekaman di lapangan dan salinan berita online.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Menurunkan Baguna Untuk Membantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sejak Minggu 5 Desember 2021 pihaknya menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) partai untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Adapun yang dilakukan mulai dari membantu evakuasi pengungsi, pembuatan dapur umum, hingga bantuan selimut, masker dan obat-obatan. "Baguna PDIP Provinsi Jatim memimpin tanggap darurat dengan dibantu Baguna dari DPC Lumajang, Surabaya, dan hari ini diperkuat dengan DPC Malang, Jember, dan Banyuwangi,"kata Hasto, Selasa (7/12/2021). Dia pun menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menugaskan sejumlah kadernya segera turun membantu rakyat korban erupsi Semeru. "Bu Risma dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial langsung turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan BMKG, BNPB, BASARNAS dan dengan aparatur pemerintah daerah termasuk melakukan relokasi tempat pengungsian ke daerah aman setelah mendapatkan informasi dari Direktorat Je
Baca selengkapnya

Dampak Masih Terjadinya Korupsi Politik Membuat Biaya politik Yang Menjadi Mahal

Jakarta - Calon hakim agung Yohanes Priyana menyinggung masih terjadinya korupsi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia sehingga berdampak pada biaya politik yang mahal. "Biaya politik di Indonesia mahal karena seorang untuk mengumpulkan dan menghimpun massa membutuhkan biaya," kata Yohanes dalam UIji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9). Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan bagaimana mengatasi korupsi politik tersebut. Yohanes menilai karena biaya politik yang mahal tersebut menyebabkan seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif maupun eksekutif harus memiliki persiapan dan kekuatan ekstra. Hal itu, menurut dia, menyebabkan para calon menggunakan cara-cara yang bertentangan deng
Baca selengkapnya

Komisi III DPR Menanggapi Kasus Perempuan Yang Memaki Ibu Anggota DPR Arteria Dahlan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, sebagai keluarga anggota TNI, perbuatan perempuan yang memaki ibu anggota DPR Arteria Dahlan tidak dapat diterima. Sahroni mengatakan, sebagai keluarga TNI seharusnya menjaga nama baik institusi dan tidak bersikap arogan. "Bisa dilihat di video baik saudara saya Arteria maupun ibunya sama-sama berusaha menjaga kondusifitas suasana dengan tidak balik berteriak-teriak. Apalagi membawa-bawa nama institusi seperti yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Jadi ini sama sekali tidak bisa diterima, karena sangat arogan,"tegas Sahroni dalam keterangannya, Senin (22/11). "Kalau memang benar keluarga TNI, harusnya dia bisa menjaga nama baik institusi dan emosi, bukannya malah petantang-petenteng di balik itu,"ujarnya. Politikus NasDem ini juga bilang, Arteria yang juga rekan satu komisi merupakan sosok sederhana dan tidak suka pamer posisi sebagai anggota DPR. Sahroni mengingatkan, kasus ini ha
Baca selengkapnya