Polemik Ditengah Kisruh Tentang Pilpres, Megawati Larang Kader PDIP Bahas Soal Pilpres
Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat instruksi tentang 'Penegasan Komunikasi Politik' partai. Melalui surat itu, Megawati meminta seluruh kader tak berbicara pilpres dan disiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait capres dan cawapres.
Terkait hal ini, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan instruksi itu sebagai penegasan bahwa Megawati yang memiliki hak menentukan capres-cawapres yang diusung partai, sesuai amanat kongres PDIP.
"Yang jelas soal pilpres itu domainnya ketum, itu yang sebenarnya ingin ditegaskan oleh Bu Huge. Jadi siapa word play here kader dari daerah dan pusat sekalipun itu haram hukumnya bicara soal capres-capresan. Artinya Mega ingin tunjukkan kepada kader bahwa yang menjadi veto player tentang capres, ya, ketum bukan kader," kata Adi, Rabu (25/8).
Selain itu, Adi berpandangan instruksi Mega sekaligus upaya mengamputasi para kader menonjolkan salah satu nama yang paling moncer di survei Pilpres seperti Ganjar Pranowo. Namun di sisi lain, Adi menyoroti masih banyaknya baliho Ketua DPP Puan Maharani yang dinilai berkaitan dengan pilpres.
"Ini kader dilarang bicara tentang pilpres tapi baliho Puan masih banyak. Di mana orang selalu kaitan ini dengan pilpres, kan, begitu," lanjutnya.
Menurut Adi, bisa saja instruksi Megawati hingga baliho Puan sebagai salah satu strategi untuk menunjukkan secara tersirat bahwa Puan lah yang menjadi capres PDIP, bukan Ganjar Pranowo.
"Itu strategi saja. Biar orang tidak lagi mengait-ngaitkan Ganjar sebagai kandidat capres 2024 dari PDIP. Calonnya, ya, yang cuma punya baliho itu secara tidak langsung, ya, kan.
Terkait hal ini, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan instruksi itu sebagai penegasan bahwa Megawati yang memiliki hak menentukan capres-cawapres yang diusung partai, sesuai amanat kongres PDIP.
"Yang jelas soal pilpres itu domainnya ketum, itu yang sebenarnya ingin ditegaskan oleh Bu Huge. Jadi siapa word play here kader dari daerah dan pusat sekalipun itu haram hukumnya bicara soal capres-capresan. Artinya Mega ingin tunjukkan kepada kader bahwa yang menjadi veto player tentang capres, ya, ketum bukan kader," kata Adi, Rabu (25/8).
Selain itu, Adi berpandangan instruksi Mega sekaligus upaya mengamputasi para kader menonjolkan salah satu nama yang paling moncer di survei Pilpres seperti Ganjar Pranowo. Namun di sisi lain, Adi menyoroti masih banyaknya baliho Ketua DPP Puan Maharani yang dinilai berkaitan dengan pilpres.
"Ini kader dilarang bicara tentang pilpres tapi baliho Puan masih banyak. Di mana orang selalu kaitan ini dengan pilpres, kan, begitu," lanjutnya.
Menurut Adi, bisa saja instruksi Megawati hingga baliho Puan sebagai salah satu strategi untuk menunjukkan secara tersirat bahwa Puan lah yang menjadi capres PDIP, bukan Ganjar Pranowo.
"Itu strategi saja. Biar orang tidak lagi mengait-ngaitkan Ganjar sebagai kandidat capres 2024 dari PDIP. Calonnya, ya, yang cuma punya baliho itu secara tidak langsung, ya, kan.
Kan sudah tidak semua bicara pilpres haram di PDIP pada saat yang bersamaan tanpa diomongin sekali word play here baliho itu bicara tentang pilpres," sebut Adi.
Lebih lanjut, Adi berpandangan meski kader tak boleh membahas capres tak akan berpengaruh kepada sosialisasi Puan. Sebab, nama Puan masih terus dibicarakan karena baliho yang ia pasang.
"Karena yang mengangkat Puan, kan, media-media ini secara tidak langsung memberikan ekspos cukup luar biasa terkait baliho Mbak Puan. Jadi tanpa diomongin kader sekali pun, Puan terus-terusan dibicarakan karena iu bagian dari fenomena politik kan di tengah pandemi," tandas Adi.
Lebih lanjut, Adi berpandangan meski kader tak boleh membahas capres tak akan berpengaruh kepada sosialisasi Puan. Sebab, nama Puan masih terus dibicarakan karena baliho yang ia pasang.
"Karena yang mengangkat Puan, kan, media-media ini secara tidak langsung memberikan ekspos cukup luar biasa terkait baliho Mbak Puan. Jadi tanpa diomongin kader sekali pun, Puan terus-terusan dibicarakan karena iu bagian dari fenomena politik kan di tengah pandemi," tandas Adi.
Komentar
Posting Komentar