NasDem Tegaskan JIka Taat Terhadap Konstitusi Yang Berlaku, Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Jakarta - NasDem menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. NasDem menegaskan, taat pada konstitusi yang berlaku saat ini.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan, konstitusi mengatur bahwa masa jabatan seorang presiden dalam satu periode hanya lima tahun, Dibatasi hanya sampai dua periode dengan masa jabatan 10 tahun.

"NasDem berpegang pada aturan konstitusi bahwa masa jabatan seorang presiden itu lima tahun, bisa dipilih lagi menjadi dua periode,"kata Ali kepada wartawan, Rabu (12/1).

Dia meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun orang yang taat dengan konstitusi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tidak mewakili Istana.

Ali juga meluruskan apa yang disampaikan Bahlil merupakan aspirasi dunia usaha. "Tetapi tentunya itu pun tidak merepresentasikan karena harapan dunia usaha itu tidak merupakan keputusan,"kata Ali.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim para pelaku di dunia usaha berharap Pemilihan Presiden 2024 dimundurkan.

Hal tersebut disampaikan Bahlil menanggapi terkait hasil survei Indikator Politik yang memperlihatkan bahwa dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pilpres 2024 sebanyak 33,3%.

"Kalau kita mendengar dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik,"kata Bahlil dalam saluran YouTube Indikator Politik, Minggu (9/1).

Dia beralasan lantaran para pelaku usaha baru selesai menghadapi persoalan kesehatan. Kemudian saat ini dunia usia sedang meningkat tapi ditimpah dengan persoalan politik.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, sikap Bahlil bukan sikap resmi dari pemerintah. Sebab Presiden Jokowi sudah menolak terkait jabatan 3 periode.

"Tidak, sikap Pak Presiden kan sudah jelas,"ungkap Moeldoko di Kantornya, Selasa (11/1).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Menurunkan Baguna Untuk Membantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sejak Minggu 5 Desember 2021 pihaknya menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) partai untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Adapun yang dilakukan mulai dari membantu evakuasi pengungsi, pembuatan dapur umum, hingga bantuan selimut, masker dan obat-obatan. "Baguna PDIP Provinsi Jatim memimpin tanggap darurat dengan dibantu Baguna dari DPC Lumajang, Surabaya, dan hari ini diperkuat dengan DPC Malang, Jember, dan Banyuwangi,"kata Hasto, Selasa (7/12/2021). Dia pun menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menugaskan sejumlah kadernya segera turun membantu rakyat korban erupsi Semeru. "Bu Risma dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial langsung turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan BMKG, BNPB, BASARNAS dan dengan aparatur pemerintah daerah termasuk melakukan relokasi tempat pengungsian ke daerah aman setelah mendapatkan informasi dari Direktorat Je
Baca selengkapnya

Dampak Masih Terjadinya Korupsi Politik Membuat Biaya politik Yang Menjadi Mahal

Jakarta - Calon hakim agung Yohanes Priyana menyinggung masih terjadinya korupsi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia sehingga berdampak pada biaya politik yang mahal. "Biaya politik di Indonesia mahal karena seorang untuk mengumpulkan dan menghimpun massa membutuhkan biaya," kata Yohanes dalam UIji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9). Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan bagaimana mengatasi korupsi politik tersebut. Yohanes menilai karena biaya politik yang mahal tersebut menyebabkan seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif maupun eksekutif harus memiliki persiapan dan kekuatan ekstra. Hal itu, menurut dia, menyebabkan para calon menggunakan cara-cara yang bertentangan deng
Baca selengkapnya

Komisi III DPR Menanggapi Kasus Perempuan Yang Memaki Ibu Anggota DPR Arteria Dahlan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, sebagai keluarga anggota TNI, perbuatan perempuan yang memaki ibu anggota DPR Arteria Dahlan tidak dapat diterima. Sahroni mengatakan, sebagai keluarga TNI seharusnya menjaga nama baik institusi dan tidak bersikap arogan. "Bisa dilihat di video baik saudara saya Arteria maupun ibunya sama-sama berusaha menjaga kondusifitas suasana dengan tidak balik berteriak-teriak. Apalagi membawa-bawa nama institusi seperti yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Jadi ini sama sekali tidak bisa diterima, karena sangat arogan,"tegas Sahroni dalam keterangannya, Senin (22/11). "Kalau memang benar keluarga TNI, harusnya dia bisa menjaga nama baik institusi dan emosi, bukannya malah petantang-petenteng di balik itu,"ujarnya. Politikus NasDem ini juga bilang, Arteria yang juga rekan satu komisi merupakan sosok sederhana dan tidak suka pamer posisi sebagai anggota DPR. Sahroni mengingatkan, kasus ini ha
Baca selengkapnya